Dalam tradisi hukum Islam, semua hubungan seksual di luar nikah yang sah dipandang sebagai suatu kejahatan. Kategori utama dari kejahatan ini adalah zina, yang didefinisikan sebagai hubungan seksual terlarang antara laki-laki dan perempuan. Pada akhir abad ke-20, kebangkitan Islam sebagai kekuatan politik dan spiritual memicu dihidupkannya kembali hukum zina dan pembuatan berbagai ketentuan atas pelanggaran-pelanggaran baru yang mempidanakan tindakan seksual konsensual dan memberikan wewenang bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Para aktivis telah berkampanye untuk menolak ketentuan tersebut atas dasar hak asasi manusia (HAM). Dalam makalah ini, saya menunjukkan bagaimana upaya menentang hukum zina dan kriminalisasi hubungan seksual konsensual dapat dilakukan dari dalam tradisi hukum Islam sendiri. Sebenarnya, pendekatan berdasar pemikiran Islam, feminisme dan HAM bisa saling menguatkan, terutama berkenaan dengan kampanye yang lebih efektif dalam merespon kebangkitan hukum zina. Dengan menelusuri kesalingterkaitan (intersection) antara agama, budaya dan hukum yang memberikan legitimasi pada penggunaan kekerasan dalam berbagai aturan tentang seksualitas, makalah ini bertujuan untuk memberi sumbangan pada pengembangan pendekatan kontekstual dan integratif untuk menghapus hukum zina. Melalui upaya ini, saya berharap bisa memperluas cakupan perdebatan terkait konsep dan strategi Kampanye SKSW.